Oleh: Portal Indonesia Pintar Media
portalindonesiapintar.com – Menurut Dadan Hidayat sebagai kelapa Badan Gizi Nasional (BGN), Peraturan Presiden atau Perpres telah mengatur pelaksanaan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan Hidayat menyampaikan beberapa standar dan aturan baru bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk penerima Program MBG. Dilansir Portalindonesiapintar, usai menghadiri rapat kabinet di istana kepresidenan pada 20 oktober 2025.
Dadan Hidayat mengatakan penurunan penerima manfaat menu MBG yang semula sebanyak 3.000 porsi menjadi sekitar 2.000 porsi hingga 2.500 porsi per SPPG, untuk anak sekolah maksimal 2.000 porsi selebihnya untuk ibu hamil, balita dan ibu menyusui sebanyak 500 porsi per SPPG. Dalam salah satu Perpres tersebut, melarang proses memasak dilakukan sebelum pukul 00.00 malam.
Peningkatan kualitas Air dan Sterilisasi Food-Dry
Dikutip dari Antara, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta juru masak profesional untuk mendampingi SPPG baru. Sesuai pernyataan Dadan Hidayat di komplek kepresidenan pada senin malam, menyebutkan bahwa kualitas air perlu ditingkatkan dikarenakan kualitas air bersih belum merata di Indonesia, proses memasak diwajibkan menggunakan air bersertifikat layak konsumsi seperti menggunakan air galon ataupun air isi ulang yang memiliki sertifikat resmi.
Selain kualitas air yang perlu ditingkatakan, sterilisasi wadah makananpun perlu turut ditingkatkan, BGN akan melengkapi setiap SPPG dengan sterilisasi food-dry berteknologi tinggi, dengan adanya alat sterilisasi tersebut wadah makan dapat dikeringkan dalam 3 menit setelah dicuci dan dibersihkan dengan suhu 120 derajat celsius.
Perpres MBG Terkait SPPG Agar Mutu MBG Meningkat
Sesuai “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 mengatur pembentukan Badan Gizi Nasional yang berada di bawah Presiden dengan tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional”. Dadan Hidayat menyatakan Perpres MBG yang mengatur tentang sanksi bagi SPPG yang melanggar standar oprasional prosedur (SOP). Pada saat ini sanksi Perpres MBG tersebut telah diberlakukan.
Sanksi Perpres MBG tersebut berupa denda administratif hingga pemberhentian oprasional SPPG bagi yang telah terbukti melanggar aturan serta SOP yang berlaku. Selain menerapkan sanksi, upaya lain yang dilakukan untuk menekan kejadian kasus keracunan BGN telah menghentikan oprasional 106 SPPG yang telah melanggar SOP dan terbukti bermasalah, beberapa telah diizinkan beroprasi kembali sebanyak 12 SPPG, dilansir dari CNNindonesia.
Usulan Pemantauan MBG Secara Real-Time dan Kurikulum MBG di Sekolah
Dadan Hidayat menjelaskan BGN telah bekerja sama dengan Kementrian Kesehatan (kemenkes) agar Program BMG dapat di pantau secara real-time oleh publik melalui website atau situs resmi yang menyiarkan pelaksanaan makan bergizi gratis terkait data kesehatan, namun nama situs resmi tersebut belum disebutkan oleh Dadan Hidayat dalam sesi wawancaranya.
Terkait peningkatan program MBG, Mentri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga mengusulkan topik keamanan pangan dan gizi masuk dalam kurikulum di sekolah, langkah ini di ambil agar anak-anak memahami makanan apa saja yang layak dikonsumsi. Usulan diadakanya kurikuluk MBG di sekolah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir keracuanan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Harapan Program MBG Untuk Indonesia Maju
Dari beberapa sumber pengguna akun media sosial yang telah di rangkum Tim Portal Indonesia Pintar Media, masyarakat mengharapkan menu MBG ini dapat berjalan dengan baik, banyak pihak menghawatirkan masalah keracunan masal yang sering terjadi, selain masalah keracunan masal melalui postingan ataupun komen di sosial media mengenai masalah menu MBG telah basi. Selain itu, dari segi rasa orang tua murid menyuarakan keresahannya di media sosial bahwa anak-anak banyak yang tidak suka dengan rasa masakannya dan tidak menghabiskan menu MBG yang telah di siapkan, dari pihak orang tua murid mengharapkan agar masalah ini dapat di perbaiki.
Presiden RI Prabowo Subianto meminta BGN segera melakukan evaluasi serta terobosan untuk meningkatkan mutu dan kualitas Program MBG guna menekan kasus keracunan masal akibat menu MBG, Presiden Prabowo Subianto meminta agar BGN dapat membuat prosedur pelaksanaan menu MBG secara ketat serta menggunakan alat-alat terbaik.
Kurikulim Program MBG sudah berjalan sebagai metode pembelajaran disekolah, Kemendaknes telah memiliki modul penanaman karakter dan budaya hidup sehat melalui pembelajaran terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), dilansir dari Detik. Kedepanya diharapkan Program MBG ini dapat didukung penuh oleh pemerintah demi terciptanya cita-cita Indonesia Emas dan mengurangi kasus gizi buruk di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Perluasan Program MBG: BGN Butuh Jutaan Peternah Baru dan Ahli Gizi
Untuk berita dan informasi di dalam negeri lainnya kunjungi Berita Nasional
