Oleh: Portal Indonesia Pintar Media
portalindonesiapintar.com – Badan Gizi Nasional (BGN) terus berkomitmen dalam menjalani amanah program MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kepala BGN, Dadan Hidayana menyampaikan, sudah ada 41jt masyarakat Indonesia telah merasakan manfaat program MBG.
Untuk saat ini kebutuhan bahan baku masih bisa tercukupi. Namun, jika keadaan ini terus berlanjut pasokan telur dan ayam akan defisit. Dibutuhkan setidaknya 6 juta peternak baru di tahun depan untuk mencukupi kebutuhan pasokan bahan pangan. Menurut Dadan, setiap SPPG atau dapur MBG dibutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar.Untuk satu SPPG setidkanya dibutuhkan empat kandang ayam petelur dan sembilan kandang ayam pedaging. Selain itu, dibutuhkan sekitar 18 hektare luas panen jagung untuk pangan empat kandang petelur ayam, karena 50% pakannya harus jagung. Sementara itu, dibutuhkan 1,5 hetare kebun pisang untuk penyediaan kebutuhan buah dua kali seminggu. Dadan mengatakan, “Jika tidak ada 6 juta peternak baru, tahun depan akan shortage”.
Selain memenuhi kebutuhan pasokan bahan pangan untuk dapur MBG, BGN kekurangan profesi ahli gizi karena meningkatnya program MBG. Dadan mengatakan, “ dulu profesi ahli gizi tidak dicari, semenjak dijalankannya program MBG sejak 6 januari lalu profesi ahli gizi menjadi langka dan kini berbalik dicari”. Menurut data Badan Pusat Statis (BPS) pada 2024, jumlah profesi ahli gizi di seluruh Indonesia adalah 34.553. Jumlah tersebut mengalami penurunan 5 persen dari tahun sebelumnya. Alternatif lain yang dilakukan BGN atas langkanya profesi ahli gizi, yaitu dengan mencari lulusan atau sarjana dengan rumpun keilmuan serupa. “ Seperti lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, atau processing pangan”. Dikutip dari tempo.
Profesi Ahli Gizi Langka karena Peraturan Pemerintah
Penurunan profesi ahli gizi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Profesi ahli gizi kerap mengalami kesulitan mencari lapangan pekerjaan karena harus memiliki surat tanda registrasi atau STR, jika bekerja dibidang yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. “mengharuskan lulusan sarjana gizi untuk melakukan studi profesi dan mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan STR”. kebijakan ini berbeda dari kebijakan sebelumnya dimana STR dapat diperoleh langsung setelah lulus sarjana. “Kebijakan ini mempersulit para lulusan ahli gizi untuk mendaftar uji kompetensi sebagai syarat mendapatkan STR. Sedangkan untuk mendaftar uji kompetensi harus memiliki STR terlebih dahulu sebagai syaratnya, seperti yang diatur dalam UU No 17/2023. Peraturan tersebut membingungkan para lulusan ahli gizi, karena sepengetahuan mereka setelah lulus strata 1 gizi bisa langsung mendaftar uji kompetensi”. Ucap lulusan tenaga kesehatan bidang gizi Julita Langgu.
New Entrepreneur Disekitar SPPG
Menurut Dadan Hidayana Kepala BGN, “besarnya kebutuhan pasokan bahan pangan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitar SPPG”. Menurutnya, besarnya kebutuhan ini menjadi potensi penggerak ekonomi disekitaran SPPG dan bisa dibina oleh siapaun.
Dadan mengatakan, BGN akan berkordinasi dengan Danantara Indonesia untuk pendanaan pembangunan agar dapat mengarah langsung ke masyarakat disekitar SPPG. Langkah ini penting bagi masyarakat pedesaan agar dapat terlibat langsung dalam rantai pasok bahan pangan program MBG.
Program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo akan meningkatkan konsumsi nasional secara signifikan. Melalui Kementrian Pertanian dan Badan Pangan Nasional menyiapkan investasi sebesar Rp 20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di seliruh Indonesia. Menurut Mentri Pertanian Andi Amran Sulaiman, investasi ini merupakan bagian dari rencana besar hilirasi sektor pangan dan pertanianyang melibatkan berbagai lembaga dan kementrian. Program ini ditujukan agar tidak terjadi kekurangan pasokan bahan pangan karena perluasan program MBG. Selain menjaga pasoakan pangan, program ini juga dapat mendorong ekonomi di desa serta dapat menciptakan 3 jt lapangan pekerjaan baru selama empat tahun kedepan.
Program MBG terus Diperluas
Dari total anggaran Program MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat hingga 82,9 jt orang penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Sementara untuk bantuan anggaran pemerintah sebesar 51,2 triluin dan sudah terserap sebesar 43,4 triliun. Namun, untuk kebutuhan tambahan di perkirakan akan mencapai Rp 29,5 triliun untuk memenuhi target akhir tahun sedangakan anggaran yang tersisa sebesar 14 triliun Selain permasalahan anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan beberapa kementiran untuk menjamin keterseidaan bahan baku serta menjaga keamanan pangan setiap wilayah.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program MBG, termasuk memastikan tidak ada lagi kasus terkait keamanan makanan, dikutip dari metrotv.
Diharapkan, perluasan program MBG ini dapat memperluas jumlah penerima manfaat di seluruh Indonesia dan membuka peluang penggerak ekonomi di wilayah-wilayah pedesaan, karena pemerintah bertujuan melibatkan masyarakat dalam rantai pasokan bahan pangan untuk program MBG.
Baca Juga: Minyak Jelantah MBG Jadi Komoditas, Singapore Airlines Jadi Pembeli Utama
Untuk berita dan informasi di dalam negeri lainnya kunjungi Berita Nasional
